RSS

Proses Hukum

19 Jun

Sebuah Proses Hukum

oleh: Alvin Agustino Saputra

            Kita sudah sering mendengar istilah hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kita. Walaupun begitu, masih banyak orang-orang yang tidak terlalu memahami apa itu hukum. Sebenarnya apabila diteliti dengan benar-benar, kita sangat sulit sekali untuk memberi pengertian mengenai hukum. Para ahli hukum sendiri masih sangat sulit merumuskan suatu pengertian hukum yang bisa memuaskan semua pihak sampai sekarang ini. Lemaire mengatakan bahwa hukum sangat sulit diberikan sebuah pengertian yang tepat karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak sehingga tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam satu pengertian. Kita perlu membuat suatu batasan yang jelas mengenai pengertian hukum yang bisa dipahami dan dimaksudkan untuk menjadi sebuah pegangan bagi orang yang sedang atau ingin mempelajari ilmu hukum.

Banyak para ahli hukum yang telah membuat pengertian mengenai hukum berdasarkan persepsi masing-masing yang ditinjau dari berbagai segi atau aspek. Utrecht (1953) menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Setelah melihat dan memahami pengertian hukum menurut para ahli hukum, saya mencoba memberikan pendapat mengenai perumusan pengertian hukum. Menurut saya, hukum itu adalah kumpulan atau himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwenang dengan bersifat memaksa untuk ditaati dan menyeluruh bagi seluruh anggota masyarakat serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya sehingga tercapailah tujuannya dalam mengadakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan yang terpelihara bagi masyarakat luas.

Setelah merumuskan pengertian mengenai hukum, dengan latar belakang ini kita sekarang bisa mengajukan pertanyaan bagaimana proses sebuah hukum itu dan bagaimana hukum itu  diaktifkan. Proses hukum di sini adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.

Proses pembuatan hukum seringkali dilakukan dalam suatu masyarakat yang kompleks. Ada empat perspektif teoritis yang digunakan untuk menganalisis pembuatan hukum dalam masyarakat (Chambliss, 1976:66-67). Empat perspektif teoritis tentang pembuatan hukum, antara lain meliputi model rasionalistik, pandangan fungsional, teori konflik, dan “pengusaha moral“ atau moral entrepreneur.

Menurut model rasionalistik, hukum terutama hukum pidana, dibuat sebagai alat rasional untuk melindungi anggota-anggota masyarakat dari kerugian sosial (social harm). Dalam pandangan ini, kejahatan (crimes) dipandang sebagai cacat sosial. Ini adalah teori pembuatan hukum yang paling banyak diterima (Goode, 1978: 143).  Salah satu kesulitan dalam pandangan ini adalah pembuat hukum yang mendefinisikan aktivitas-aktivitas apa yang mungkin merugikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pandangan fungsional dari pembuatan hukum, seperti dirumuskan oleh Paul Bohannan (1973) bahwa hukum adalah jenis khusus dari “adat yang dilembagakan kembali“.  Adat adalah norma atau aturan tentang cara bagaimana orang harus berperilaku jika lembaga sosial akan melaksanakan fungsinya dan masyarakat akan berlangsung.  Pembuatan hukum adalah pernyataan kembali dari beberapa adat (misalnya yang berhubungan dengan transaksi ekonomi, properti, atau perilaku menyimpang) sehingga mereka dapat ditegakkan oleh institusi hukum. Pada dasarnya, pandangan ini mengusulkan bahwa kegagalan dalam norma-norma kelembagaan mendorong pelembagaan kembali norma-norma oleh lembaga hukum.  Sebagai telah dicatat sebelumnya, pandangan ini berimplikasi (berakibat) suatu model konsensual (consensual model) dari pembuatan hukum dalam masyarakat. Dari pandangan fungsionalis, hukum diundangkan karena mereka menggambarkan suara rakyat.  Hukum adalah kristalisasi dari adat, dari aturan normatif yang ada.  Walaupun ada konflik dalam masyarakat, hukum itu secara relatif marjinal, dan tidak meliputi nilai-nilai dasar.  Dalam pandangan ini, konflik dan kompetisi antar kelompok dalam sebuah masyarakat sebenarnya berfungsi sebagai kontribusi terhadap perekatan (kohesi).

Dalam teori konflik, mengutip lingkup struktural (structural cleavage) dari suatu masyarakat atau organisasi sebagai penentu dasar dari hukum. Khususnya, asal dari hukum dilacak dari timbulnya sebuah kelas elit. Elit-elit ini dapat disimpulkan menggunakan mekanisme kontrol sosial seperti hukum untuk menonjolkan posisi mereka sendiri di dalam masyarakat. Dalam hal adanya konflik terhadap sebuah norma, para pakar teori konflik akan berargumen bahwa kelompok kepentingan yang dekat dengan interest dari kelompok elit kemungkinan besar akan memenangkan konflik tersebut. Untuk mendefinisikan siapa elit dan kelompok kuat dari masyarakat, para pakar teori konflik sering menggunakan petunjuk kekuasaan. Sebagai contoh, William J. Chambliss (1964), mengklaim bahwa kelompok-kelompok di Inggris yang mempunyai kekuasaan besar untuk membuat hukum (vagrancy laws) adalah yang mewakili kepentingan ekonomi dominan pada waktu itu.

Dalam teori pengusaha moral (moral entrepreneur) menghubungkan kejadian-kejadian penting dengan kehadiran dari individu atau kelompok yang sedang berusaha (berdagang).  Aktivitas mereka disebut pengusaha moral (moral enterprise), karena mereka mengusahakan pembuatan fragmen baru dari konstitusi moral dalam masyarakat, yaitu aturan (code) tentang benar dan salah (Becker, 1963: 146).  Peranan pengusaha moral dalam pembuatan hukum secara jelas digambarkan oleh telaahan tentang pengembangan hukum pidana yang dirancang untuk menekan penggunaan marijuana.

Itulah pandangan-pandangan utama tentang pembuatan hukum dalam literatur hukum dan masyarakat.  Tidak ada satu pandangan yang berperan dalam pembuatan semua hukum.  Walaupun demikian, berdasarkan bukti-bukti riset, beberapa model sangat dekat untuk memberi penjelasan umum daripada yang lainnya.  Namun seberapa dekat model tersebut tergantung dari pandangan seseorang.  Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut yang merupakan momentum sebagai pemisahan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Itu merupakan pemisah antara dunia sosial dengan dunia hukum. Oleh karena sejak saat itu, kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Dalam pembuatan hukum terdapat bahan hukum. Bahan di sini menunjuk pada isinya. Bahan pembuatan hukum diawali sebagai gagasan atau ide yang diproses lebih lanjut. Pada dasarnya kita dapat membagi proses dalam pembuatan hukum ini ke dalam tiga golongan tahap besar, yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Pada tahap inisiasi, munculnya suatu gagasan atau ide dalam masyarakat. Pada tahap sosio-politis, gagasan awal tadi diolah oleh masyarakat itu sendiri kemudian dibicarakan dan dipertahankan melalui pertukaran opini antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap yuridis, penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.

Selain bahan hukum, dalam pembuatan hukum juga terdapat struktur hukum. Struktur di sini menunjuk pada kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Pengorganisasian di sini tidak hanya berupa pengadaan kelembagaan, tetapi juga mekanisme kerjanya. Struktur serta organisasi pembuatan hukum di dunia dewasa ini pada umumnya didasarkan pada pembagian kekuasaan (separation of powers) yang merupakan doktrin seorang filsuf Perancis, Montesquieu yang sangat terkenal dalam ajarannya Trias Politica. Ada tiga pembagian kekuasaan,yaitu legislatif, administratif atau eksekutif, dan yudisial atau yudikatif. Pada fondasi pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian pembuatan hukum itu dilakukan. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif (administratif), dan yudikatif membuat hukum baru setiap harinya. Setiap hukum adalah unik dalam tujuan spesifiknya. Masing-masing lembaga mempunyai satu set faktor latar belakang, sejarah khusus, dan alasan utamanya (raison d’etre).

Salah satu tugas utama dari lembaga legislatif adalah membuat hukum.  Istilah “legislasi” menggambarkan dengan detail tentang pembuatan rancangan produk hukum (legal precepts) oleh suatu lembaga pemerintah yang memberi pernyataan tertulis (articulate expression) tentang rancangan produk hukum itu dalam suatu formulasi dokumen hukum. Pembuatan hukum legislatif, dalam bentuknya yang paling umum, meliputi penemuan kompromi terhadap ide-ide yang diajukan oleh lembaga-lembaga eksekutif dan administratif, kelompok kepentingan, dan berbagai lembaga kepartaian dan perwakilan. Pembuatan hukum legislatif kadang-kadang menggambarkan sebuah respons ke suatu masalah yang cukup akut sehingga merasuk ke dalam sejumlah besar individu dan organisasi atau terhadap pemerintah itu sendiri dan cukup mencurigakan (conspicuous) untuk menarik perhatian pada beberapa legislator.

Lembaga administratif  yang terlibat dalam pembuatan hukum melalui pembuatan peraturan (rule making) dan ajudikasi dari kasus-kasus dan kontroversi-kontroversi yang muncul di dalam yurisdiksi mereka.  Pembuatan hukum administratif memegang peran yang semakin penting dalam masyarakat modern dan konsekuensinya dirasakan di hampir semua lapisan masyarakat. Maksud dari seksi ini adalah memeriksa proses fundamental yang dilibatkan dalam pembuatan hukum seperti itu dalam konteks pembuatan hukum dan ajudikasi administratif. Pembuatan hukum administratif adalah lembaga (establishment) dari peraturan-peraturan yang prospektif. Suatu peraturan adalah suatu hukum yang dibuat oleh suatu badan administratif melalui proses pembuatan hukum, suatu lembaga yang melegalisasi kebijakan.

Pembuatan hukum yudisial sangatlah mudah dengan gugatan perdata adalah gambaran bagus bagi pengambilan keputusan yang inkremental.  Selain itu, pengadilan harus bertindak jika pihak yang bersengketa (litigant) menghadirkan kasusnya di pengadilan. Pada akhirnya, harus ada penetapan (judgement). Semua pernyataan di atas menyimpulkan bahwa pembuatan hukum yudisial berbeda dari pembuatan hukum legislatif atau hukum administratif. Ada dua tipe pembuatan hukum yudisial, yaitu interpretasi dari statuta dan interpretasi dari konstitusi.  Pada saat menginterpretasikan statuta, pengadilan menentukan efek dari keputusan legislatif. Bagi kebanyakan hakim, pengundangan legislatif bukanlah hukum sampai ia ditegakkan dan diinterpretasikan oleh pengadilan.  Pengadilan juga sering dipanggil untuk menginterpretasikan konstitusi.  Setiap statuta kontroversial dan beragam tindak eksekutif yang kontroversial ditantang di pengadilan berdasarkan ketidakkonstitusionalnya. Suatu dokumen konstitusional menetapkan prinsip-prinsip dimana pemerintah dari suatu negara didasarkan.

Dengan berakhirnya pembuatan hukum, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan yang konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari atau penegakan hukum. Tugas penegakan hukum ini dilaksanakan oleh birokrasi dari komponen eksekutif yang menjadi mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam hukum yang menangani bidang-bidang dalam kehidupan manusia, seperti kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Salah satu contoh penegakan hukum adalah peradilan karena aktivitasnya yang tidak bisa terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Peradilan berbeda dengan pengadilan, peradilan menunjuk kepada proses mengadili sedangkan pengadilan menunjuk kepada salah satu lembaga dalam proses tersebut, seperti advokat, kepolisian, dan kejaksaan. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itu penegakan hukum mencapai puncaknya. Penegakan hukum di sini tidak bisa terlepas dari administrasi keadilan yang mengandung pengertian bahwa penerapan hukum yang berkeadilan dalam masyarakat itu membutuhkan suatu manajemen atau pengelolaan, tidak dapat hanya diserahkan atau dipercayakan pada masyarakat begitu saja.

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sampai saat ini perumusan mengenai pengertian hukum yang dapat memuaskan semua pihak masih sangat sulit ditemukan. Proses hukum terdiri dari pembuatan hukum dan penegakan hukum yang berkaitan dengan administrasi keadilan. Sejumlah perspektif teoritis tentang pembuatan hukum telah dibahas yang meliputi model rasionalistik, pandangan fungsional, teori konflik, dan “pengusaha moral“. Ada tiga tipe proses pembuatan hukum, yaitu legislatif, administratif, dan yudikatif. Proses pembuatan hukum dalam masyarakat itu kompleks dan berkelanjutan atau kontinu.

 

Sumber: “Ilmu Hukum” karya Soedjipto Rahardjo, Bab X Proses Hukum, hlm. 175 -188.

 
Leave a comment

Posted by on June 19, 2011 in law

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: